PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

Jumat, April 1st, 2011

A. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sebagai Titik Tolak Memahami Asal Mula Pancasila

Asal mula Pancasila secara materil merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila; secara formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah pergerakan nasional yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan, yaitu berupa proses perumusan dan pengesahannya sebagai dasar filsafat NKRI.

Secara materil, nilai-nilai Pancasila bermula dari tradisi hidup-berdampingan (antar-yang-berbeda agama), toleransi umat beragama, persamaan haluan politik yang anti-penjajahan untuk mencita-citakan kemerdekaan, gerakan nasionalisme, dan sebagainya. Yang kesemuanya telah hidup dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia. Secara formal, perumusan Pancasila disiapkan oleh BPUPKI (29 Mei s.d. 1Juni 1945) dan disahkan oleh PPKI (18 Agustus 1945).

Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara dibedakan kedalam: (1) causa materialis, yaitu berasal dari dan terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, (2) causa formalis dan finalis, yaitu terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sekitar proklamasi kemerdekaan,(3) causa efisien, yaitu terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

B. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan memasuki kawasan filsafat ilmu, ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.

Pada ontologisnya berarti hakikat ilmu pengetahuan merupakan aktivitas manusia Indonesia yang tidak mengenal titik-henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan yang utuh dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Sebagai masyarakat berarti mewujud dalam academic community; sebagai proses berarti mewujud dalam scientific activity; sebagai produk berarti mewujud dalam scientific product beserta aplikasinya.

Pada epistemologisnya berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandungnya dijadikan metode berpikir (dijadikan dasar dan arah berpikir) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yang parameternya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

Pada aksiologisnya berarti bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut, kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila.

Atas dasar itu, perguruan tinggi harus mewujud secara kultural dan struktural dalam tradisi akademis/ilmiah. Kultural dalam arti sivitas akademikanya memiliki sikap akademis yang selalu berusaha sebagai ‘pemusafir’ ilmu pengetahuan yang tanpa batas. Struktural dalam arti dunia perguruan tinggi harus dipupuk secara demokratis dan terbuka melalui wacana akademis—harus melepaskan diri sebagai ‘jawatan’—agar kreativitas dan daya inovasi dapat berkembang, sehingga tugas tridharma perguruan tinggi dapat berjalan dan berhasil secara optimal.

C. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hukum

Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi-muatan konstitusi, yaitu: (1) adanya perlindungan terhadap HAM, (2) adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh negara); segi negatifnya, Pembukaan dapat diubah oleh MPR—sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Hukum tertulis seperti UUD—termasuk perubahannya—, demikian juga UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, harus mengacu pada dasar negara (silasila Pancasila dasar negara).

Dalam kaitannya dengan ‘Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum’, hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujuan aspirasi rakyat).

D. Supremasi Hukum dalam Perspektif Pengembangan HAM

Dalam negara hukum, supremasi hukum pun harus menjamin bahwa HAM dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum; HAM harus sebagai ciri negara hukum. Secara objektif, HAM merupakan kewenangan-kewenangan pokok yang melekat pada manusia (atau melekat pada kodrat manusia), yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara. HAM itu universal, tidak tersekat oleh suku,bangsa, dan agama; tetapi tatkala HAM dirumuskan dalam UUD (konstitusi), ia menjadi berbeda-beda menurut ideologi, menurut kultur negara masing-masing. Begitu juga di Indonesia, HAM Indonesia adalah HAM yang berlandaskan pada Ideologi Pancasila. Ini berarti bahwa HAM di Indonesia (sila Kedua) harus yang berlandaskan pada dan bertanggungjawab kepada Tuhan (sila Pertama), harus yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara (sila Ketiga), harus yang diakui/disepakati dan dihormati oleh masyarakat/rakyat (sila Keempat), dan harus yang diimbangi oleh kewajiban-kewajiban sosial(sila Kelima).

E. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Politik

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

  • · Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya,agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari;
  • · Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana dalam pengambilan keputusan;
  • · Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan;
  • · Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab;
  • · Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil society) yang mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah:

~ nilai toleransi;

~ nilai transparansi hukum dan kelembagaan;

~ nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata);

~ bermoral berdasarkan konsensus (Fukuyama dalam Astrid: 2000:3).

F. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat Pancasila; sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia. Dengan demikian subjudul ini menunjuk pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia atau Sistem Ekonomi Pancasila.

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk sebesarbesar kemakmuran/kesejahteraan rakyat—yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti selama Orde Baru yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat). Politik Ekonomi Kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi.

Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperanan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum.

G. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Kebudayaan Bangsa

Paradigma-baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang (Sila Kedua). Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara/penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.

Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi sukubangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal/daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional (Sila Keempat), sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan (Sila Kelima) dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Sila Ketiga).

Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah: (1) Sila Pertama, menunjukan tidak satu pun sukubangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya; (3) Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat; (4) Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan; (5) Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

H. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pertahanan

Paradigma-baru TNI dalam rangka menjadikan Pancasila (sila-sila Pancasila) sebagai paradigma pembangunan pertahanan adalah berupa: (1) Tindakan TNI senantiasa: (a) melaksanakan tugas negara dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional, (b) atas kesepakatan bangsa, (c) bersama-sama komponen strategis bangsa lainnya, (d) sebagai bagian dari sistem nasional, (e) melalui pengaturan konstitusional; dan (2) pada hakikatnya merupakan pemberdayaan bangsa.

Esensi implementasi paradigma-baru itu—secara internal TNI—berupa: (1) tanggalkan kegiatan sosial politik, (2) bertugas pokok pada pertahanan negara terhadap ancaman dari luar negeri, (3) keamanan dalam negeri merupakan fungsi Polri, (4) melakukan penguatan dan penajaman pada konsistensi doktrin gabungan (keseimbangan AD-AL-AU).

Paradigma-lama TNI (ABRI) berupa: (1) pendekatan keamanan pada masalah kebangsaan, (2) posisi ABRI dekat dengan pusat kekuasaan, (3) ABRI sebagai penjuru bagi penyelesaian segenap masalah kebangsaan, (4) ABRI dapat ambil inisiatif bagi penyelesaian masalah kebangsaan, (5) ABRI berperan dalam sistem politik nasional, (6) bermitra tetap dalam politik: dukung mayoritas tunggal (ABG).

I. Implikasi Paradigma Pancasila pada Pemahaman UUD 1945

Karena Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup (PH), dasar negara (DN), dan tujuan negara (TN) di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia harus dijadikan sistem nilai acuan (paradigma) dalam memahami UUD 1945.

Selanjutnya, karena UUD 1945 merupakan hukum dasar (yang tertulis) bagi segala norma moral bangsa (NM), norma hukum nasional (NH), dan norma politik/kebijakan pembangunan (NK), ia harus dijadikan landasan bagi pembangunan moral bangsa, hukum nasional, dan kebijakan pembangunan nasional di segala bidang. Sehingga, pembangunan moral, hukum, dan kebijakan pembangunan di Indonesia harus dalam kerangka merealisasikan, selalu berada di jalur, dan selalu mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Implikasinya pada pemahaman UUD 1945 dapat dijelaskan bahwa setiap pemaknaan, penafsiran-kembali, atau perubahan UUD 1945 harus ditempatkan dalam kerangka memahami, merealisasikan, menjabarkan, menegakan, dan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam kesatuan sila Pancasila.

J. Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi dan Era Global

Di era reformasi dan era global ini kita menyaksikan seakan-akan Pancasila begitu ‘hilang dari peredaran’, padahal ia sesungguhnya merupakan ideologi bangsa/negara Indonesia yang terwujudkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara kesatuan Republik Indonesia, dan tujuan negara/bangsa Indonesia.

‘Kehilangan’ ini tampak pada adanya dua fenomena, sebagai contoh, berikut:

1. Dalam berpraktek politik kenegaraan, yang menonjol kini adalah aktualisasi ideologi-ideologi-aliran/ideologi-ideologi-partisan yang ditunjukan oleh pribadipribadi, partai-partai politik, ormas-ormas, daerah-daerah, dan lain sebagainya. Mereka cenderung mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau daerah daripada kepentingan bangsa dan negara untuk bersama-sama mengatasi krisis bangsa yang multidimensional.

2. Dalam berpraktek ekonomi nasional, yang menonjol kini adalah aktualisasi jualbeli uang, lobi bisnis politik-uang, perebutan jabatan publik ekonomis, dan lain sebagainya yang ditunjukan oleh para konglomerat, para pialang saham (baik pemain domestik maupun internasional), para politisi/partisan partai politik, atau yang lainnya yang seringkali mengabaikan kepentingan yang lebih luas, lebih besar, dan lebih jauh ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Fenomena seperti itu, kemudian mengundang kita untuk berpikir: Bagaimana mengatasinya? Secara ideologis, jawabannya adalah dengan cara reinterpretasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Agar reinterpretasi dan reaktualisasi Pancasila itu tepat—yang pada akhirnya akan dapat memahami UUD 1945 secara benar—, diperlukan pemahaman Pancasila:

1. Yang dilatarbelakangi oleh pengetahuan empiris dan objektif dari sejarah nilainilai budaya bangsa Indonesia sejak budaya suku-suku asli sampai dengan saat saat menjelang tanggal 18 Agustus 1945 ketika Pancasila disahkan oleh PPKI.

2. Ini diperlukan untuk lebih meyakini bahwa Pancasila itu milik bangsa Indonesia sejak dahulu kala; yang lahir dan berkembang di dalam sejarah manusia dan bangsa Indonesia.

3. Yang diyakini bahwa ideologi Pancasila itu berguna dalam menjawab dan mengatasi permasalahan bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang, yaitu terutama permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan: (1) yang tidak terjawab oleh masing-masing agama di Indonesia, (2) yang tidak terjangkau oleh masing-masing budaya-lokal, oleh ideologi-ideologi partisan di Indonesia, atau oleh ideologiideologi global di dunia, (3) yang tidak terakomodasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) yang tidak terpikirkan oleh ilmuwan/pemimpin/ tokoh bangsa di Indonesia, dan (5) yang belum teralami oleh hidup manusia/masyarakat Indonesia.

4. Yang sedang ditantang oleh globalisasi ilmu pengetahuan dan informasi, liberalisasi ekonomi/perdagangan, globalisasi politik dan hukum/HAM yang liberal (west-vision), standardisasi kualitas lingkungan hidup (yang ramah lingkungan) global, dan seterusnya. Tegasnya, kini tidak bisa lagi memahami Pancasila dan UUD 1945 secara mengabaikan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia, berpikir dan bersikap eksklusif seakan-akan pihak dirinya yang paling benar, dan menutup diri dari pengaruh globalisasi.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: